Ingatkan Ditjen Pajak Tak Sepelekan Kesejahteraan Pegawai

“Cita-cita kita sekarang tinggi, tapi dirjen dipegang plt. Ada beberapa kanwil dan eselon yang kosong. Ini pertanyaan kita bagaimana komitmennya?” ujarnya.

Ia justru mendorong DJP tidak lagi di bawah Kemenkeu. “Sudah saatnya DJP pisah dari Kemenkeu, berdiri sendiri untuk urusi penerimaan. Saya harap di ditjen pajak tak sungkan membangun ide itu. Satu-satunya ditjen yang punya 49 eselon ya pajak. Tanggung jawabnya besar. Inilah yang harus jadi concern kita,” katanya.

Selain itu, Misbakhun juga mengingatkan tentang pentingnya tingkat kesejahteraan pegawai DJP. Menurutnya, upaya mengejar target penerimaan pajak juga harus dibarengi dengan perbaikan kesejahteraan para pegawainya.

Misbakhun pun menyayangkan tunjangan remunerasi pegawai pajak yang tak kunjung meningkat. “Kenapa tak naik-naik sejak lama? Salah satu yang buat aparat pajak kerja segan tapi harus bekerja, ya karena remunerasi tak naik-naik," tegasnya.

Sementara untuk menggenjot penerimaan pajak, Misbakhun juga menyodorkan idenya agar ada undang-undang baru tentang ketentuan umum pemeriksaan dan penyidikan pajak. Sebab, selama ini begitu kasus pajak masuk wilayah penegakan hukum, aturan yang dijadikan acuan tak jelas karena ada KUHP dan Ketentuan Umum Perpajakan.

“Protokolnya tak jelas punya siapa. Jangan sampai penyidik pajak menyelidiki, tapi belakangan diadukan ke polisi dan penyidik pajak yang disidik,” ulasnya. “Tanggung jawab besar ditjen pajak ini harus dikawal.” cetusnya.(ara/jpnn)