Ingatkan KPK Tak Lupakan Nama Beken di Kasus Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Pegiat anti-korupsi yang tergabung dalam Komite Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) melayangkan somasi terbuka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang menyeret para pejabat negara yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Sebab, jangan sampai komisi anti-rasuah itu dianggap tebang pilih karena yak menyeret nama-nama beken yang sempat diseret-seret dalam kasus dugaan korupsi.

Koordinator KAKI, Nur Rahman melalui siaran pers ke media, Rabu (10/6) menyatakan, sejumlah figur terkenal berlatar pejabat negara sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi yang penyidikannya ditangan KPK. Dari catatan KAKI nama-nama politikus beken yang terseret-seret dalam kasus korupsi itu dari lintas partai.

Hanya saja, ternyata nama-nama yang sudah sempat disebut itu bebas melenggang sehingga memunculkan kesan bahwa KPK bersikap tebang pilih. “Kesan KPK tebang pilih terhadap pemberantasan korupsi memang sulit untuk dihilangkan,” tulis Rahman.

Berdasarkan data KAKI, nama yang dianggap terkait dengan kasus korupsi antara lain politikus Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK, nama Ibas kerap muncul. Misalnya di kasus M Nazaruddin, Anas Urbaningrum maupun Sutan Bhatoegana.

Namun, kata Rahman, sampai saat ini KPK belum sekali pun menyentuh Ibas. “Hingga saatini Ibas belum pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa,” ujar Rahman.

Selain itu ada juga nama politikus PPP, M Romahurmuzy. Nama Romi -sapaan Romahurmuzy- yang duduk di komisi pertanian DPR, sempat disebut oleh saksi bernama Yudi Setiawan pada persidangan atas mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq menerima uang USD terkait proyek jagung.

Nama beken lainnya yang dianggap layak untuk digarap KPK adalah Ketua DPR RI Setya Novanto di kasus dugaan suap PON Riau ataupun proyek e-KTP. Politikus Golkar itu bahkan sempat diperiksa KPK maupun menjadi saksi di persidangan kasus PON.

Dari jajaran politikus Golkar juga ada nama Priyo Budi Santoso. Nama wakil ketua DPR periode 2009-2014 itu sempat disebut-sebut mendapat jatah dari proyek Alquran di Kementerian Agama.