Ingatkan KPU, Bawaslu dan Polri Tak Sepelekan Kejanggalan di Sampang

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino menilai nihilnya perolehan suara duet Joko Widodo-Jusuf Kalla di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di Ketapang Barat, Sampang, Madura, jelas menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, sangat tidak mungkin 17 TPS di Sampang dengan pemilih rata-rata 400 orang  tidak ada seorang pun yang memilih pasangan yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu.

“Kejanggalan itu kan juga terlihat dengan tidak adanya tanda tangan saksi dari kedua capres dan cawapres,” ujar Girindra di Jakarta, Rabu (16/7) malam.

Menurut Girindra, KIPP menilai temuan di Sampang sudah mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Karena itu, KPU dan jajarannya harus segera bertindak dengan mengedepankan profesionalitas, netralitas serta asas-asas lain yang melekat sebagai penyelenggara pemilu.

Girindra menegaskan, jika temuan di Sampang itu ditanggapi secara permisif dengan menganggapnya hanya kekeliruan penyelenggara atau  human error maka pilpres bukan hanya akan ternoda, tapi juga terancam krisis legitimasi. Sebab, modus serupa akan terus beruulang jika KPU membiarkannya.

“Selama ini kata-kata yang selalu terucap salah tulis, kekeliruan dan lain-lain. Ini bisa menjadi modus kecurangan seperti halnya KIPP memantau rekap Pileg 2014 lalu tingkat nasional di KPU RI, di mana banyak salah input data, salah tulis, salah sebut dan lain-lain,” katanya.

Untuk itu, kata Girindra, baik KPU, Bawaslu dan jajaran kepolisian perlu segera mengungkap dugaan kejahatan pemilu di Sampang. “Konsistensi penegakan hukum dipertaruhkan di sini untuk mencegah peristiwa pidana dalam skala yang lebih luas. Pihak capres dan cawapres yang merasa dirugikan juga harus membuat tim investigasi untuk memaksimalkan temuan kejanggalan kejahatan pemilu di sana,” katanya.(gir/jpnn)