Ingatkan Menkeu dan DPR Cermati Usulan Menteri BUMN

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi mengingatkan DPR dan menteri keuangan agar berhati-hati dengan keinginan Menteri BUMN Rini Soemarno menyuntikkan dana Rp 72,97 triliun ke puluhan perusahaan pelat merah melalui penyertaan modal negara (PMN). Mumpung masih sebatas usulan dalam RAPBN Perubahan 2015, sebaiknya rencana menggelontorkan PMN ke puluhan BUMN itu bisa benar-benar diteliti.

“Sesuai aturan, kementerian seperti BUMN itu hanya boleh mengusulkan pengajuan anggaran saja. Harus atas persetujuan Kemenkeu dan Komisi XI DPR,” kata Uchok di Jakarta, Rabu (4/2).

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) itu menambahkan, sangat wajar bila rencana Rini menggelontorkan PMN ke puluhan BUMN mendapat banyak penolakan. Terlebih, kata Uchok, selama ini Rini juga tak membuka rencana bisnis BUMN yang akan mendapat PMN.

Uchok menambahkan, jangan sampai rencana menyuntik BUMN dengan dana jumbo itu hanya akal-akalan untuk bancakan uang negara. Ia justru mengingatkan bahwa Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak pernah melontarkan rencana menyuntuk BUMN. Sebab, saat kampanye pemilu presiden, duet yang dikenal dengan duet Jokowi-JK itu menjanjikan untuk memperbanyak program-program pro-rakyat.

Karenanya Uchok mempertanyakan sikap keras Rini yang ingin mengelontorkan PMN ke puluhan BUMN melalui revisi APBN. “Kita juga heran karena Rini ngotot soal Rp 72 triliun itu.  Padahal DPR juga tak mau,” ucapnya.

Uchok menambahkan, isyarat penolakan dari Komisi XI DPR terhadap rencana Rini memang sangat bisa dipahami.  Selama Rini tak mau membuka secara rinci usulan PMN itu, maka Uchok menyarankan DPR maupun menkeu untuk menolaknya.

“Bagi saya, Komisi XI DPR sudah bersikap rasional dengan menolaknya karena business plan dari BUMN yang akan dikucuri dana itu juga tak jelas. Kenapa Rini ingin duit digelontorkan padahal bussiness plan tak jelas? Itu masalahnya,” katanya.(ara/jpnn)