Ingatkan Pemda Harus Kompak Terkait Saham Inalum

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Lukman Edy, menilai, terdapat sebuah pintu masuk bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk memiliki saham PT Inalum, setelah nantinya 100 persen menjadi milik Indonesia, 1 November 2013 mendatang.

Menurut Lukman, pintu tersebut sangat terbuka, karena diketahui dalam skema yang dikemukakan pemerintah terkait rencana pengembangan Inalum ke depan, salah satunya melepas saham PT Inalum ke bursa saham.

“Jadi ini saya kira merupakan pintu masuk. Komisi VI DPR akan mengawal. Harus ada prioritas untuk siapa (saham tersebut dilepas nantinya). Ini mungkin titik sentuh pemerintah daerah dengan skema (pemerintah) pusat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho dan sejumlah bupati dari sekitar kawasan Danau Toba, di Jakarta, Kamis (17/10).

Untuk itu, kata Lukman, Pemda perlu memersiapkan diri. Karena atas keinginan memeroleh saham, ada konsekwensi yang akan dihadapi. Salah satunya terkait penyiapan modal. Pemerintah pusat sendiri diketahui telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 7 triliun untuk membayar saham konsorsium Jepang yang mencapai 58,88 persen.

Lukman menilai, jika Pemda tidak memiliki dana, sah-sah saja jika kemudian melibatkan pihak swasta. Apalagi alasan pelibatan memang sepenuhnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja sebaiknya perusahaan swasta tersebut juga merupakan milik nasional.

“Kalau jalan terbaik, kenapa kita tutup. Kalau swasta milik nasional, tidak masalah. Apalagi mereka mampu. Saya kira tidak ada persoalan,” katanya.

Hanya saja dalam hal ini, Pemda menurutnya perlu benar-benar kompak. Agar berbagai perbedaan pendapat yang sifatnya merusak tujuan baik, tidak sampai terjadi.

“Pak Gubernur dan Bupati harus kompak, kalau tidak ini dimanfaatkan tidak saja oleh Jepang, tapi dari dalam negeri sendiri. Pasti ada rayuan kepada Bupati, kenapa nggak sendirian saja,” katanya.