Ingatkan Pemerintahan Jokowi Serius Kembangkan KEK
jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Lukman Edy mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar serius dalam membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah dicanangkan di sejumlah daerah. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, KEK harus diperkuat dengan kebijakan khusus.
Hal itu disampaikan Lukman guna merespon KEK Pariwisata Tanjung Lesung, Provinsi Banten yang hari ini (23/2) diresmikan Presiden Jokowi. Lukman menegaskan, jika pemerintah tak serius maka daerah yang sudah ditetapkan sebagai KEK tak akan ada bedanya dengan daerah lain.
“Coba dilihat beberapa daerah yang sudah ditetapkan tidak berbeda dengan daerah sebelahnya yang bukan kawasan ekonomi khusus. Tidak terjadi juga peningkatan investasi di sana," katanya di gedung DPR, Jakarta.
Lukman menambahkan, di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), sejumlah daerah yang sudah ditetapkan menjadi KEK tidak mengalami kemajuan signifikan. Bahkan ada daerah yang sudah ditetapkan menjadi KEK tapi sama sekali belum ada pembangunan sama sekali.
Mantan menteri daerah tertinggal itu lantas menyebut KEK di Riau yang tak mengalami kemajuan. Yakni KEK di Dumai, Siak dan Indragiri Hilir.
Karenanya, Lukman mengingatkan perlunya keseriusan pemerintah dalam pembentukan KEK dengan membuat paket-paket kebijakan pendukung. Selain itu, katanya, KEK juga perlu diperkuat dengan infrastruktur pendukung.
"Belajar dari daerah KEK yang sudah dibentuk, KEK tidak ada bedanya dengan daerah yang bukan KEK, maksudnya tidak ada pajak yang dibebaskan di situ, kemudian tidak jadi bounded area. Padahal KEK itu baru menarik kalau ada paket dan previlage yang diberikan," ujar wakil ketua Komisi II DPR ini.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Riau, Lukman Edy mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar serius dalam membangun kawasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Integrasi Stasiun Karet, BNI City, & Sudirman Dimulai April 2025
- KAI Logistik Raih Sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- BRI Buka Rangkaian UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025
- Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Komitmen Pemerintah Mendorong UMKM Naik Kelas
- APPRIR Desak Pemerintah Ubah Aturan Tata Niaga Rotan, Revisi Permendag 35/2011