Ingatkan Rezim Jokowi Selektif Angkat Dirjen

jpnn.com - JAKARTA - Catatan merah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di antaranya adalah penunjukkan para dirjen atau pejabat eselon I yang tidak kompeten. Kualifikasi pendidikan dan bidang pekerjaan yang diduduki, tidak nyambung. Begitulah analisa dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi.

Mantan rektor sekaligus guru besar UGM itu berharap, catatan dalam pemerintahan SBY tidak terulang lagi di rezim Joko Widodo nanti. Sofian menuturkan penunjukan pejabat eselon 1 hingga 2 yang tidak kompeten juga terjadi di instansi tingkat provinsi, kabupaten, serta kota. "Calon pejabat eselon 1 harus diseleksi dengan ketat," katanya Kamis (2/10).

Sofian menuturkan penunjukan pejabat eselon 1 di instansi pusat harus melakukan sistem seleksi terbuka atau bahasa populernya lelang jabatan. Dengan cara ini, kompetisi pengisian kursi eselon 1 diperebutkan secara terbuka. Kandidat yang paling berkualitas, akan ditetapkan menjadi dirjen atau jabatan setingkat lainya.

Melalui saringan terbuka itu, para kandidat yang ingin mengisi posisi dirjen bebas untuk melamar. Kemudian panitia seleksi nasional yang berkoordinasi dengan KASN itu menyeleksi standar administrasi. Diantaranya adalah kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar.

"Dari saringan awal ini, sudah bisa dicegah ada dirjen yang tidak kompeten. Misalnya dirjen yang kualifikasi pendidikannya tidak sejalan dengan bidang kerjanya," urai Sofian.

Dia menegaskan pengangkatan seorang dirjen tidak bisa asal-asalan. Sebab posisinya cukup strategis. Pejabat yang diangkat melalui SK Presiden itu dituntut untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis di bidang kerjanya masing-masing.

Menurut analisis Sofian, dirjen yang tidak kompeten akan kesulitan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis. Posisinya justru tampak sebagai pejabat yang ditarik menjadi dirjen karena pertimbangan lain, diantaranya adalah politis.

Meskipun baru ditunjuk menjadi ketua KASN periode pertama, Sofian sudah merancang agenda penting. Di antaranya adalah audit posisi pejabat eselon 1 dan 2. Audit ini dilakukan untuk mencari para pejabat yang kompetensi pendidikannya tidak sesuai dengan bidang keahliannya.