Ingatkan SBY Tak Bisa Cuci Tangan dari Kemacetan Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak bisa lepas tangan dari persoalan kemacetan di DKI Jakarta. Karenanya, tak semestinya SBY menimpakan persoalan kemacetan di ibukota negara yang hingga kini tak kunjung teratasi kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja.

Menurut pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago, penyataan SBY agar persoalan kemacetan di Jakarta yang belum terselesaikan ditanyakan ke Gubernur DKI Joko Widodo, justru menjadi pernyataan yang kontraproduktif. Staf pengajar di Universitas Indonesia itu mengungkapkan, faktanya pemerintah pusat yang juga mempunyai kewajiban membuat sistem transportasi justru tidak memiliki konsep sistem transportasi makro Jabodetabek.

“Pembagian urusan dan kewenangan antara pusat  dan DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Jakarta itu sangat jelas. Masalah sistem transportasi makro Jabodetabek, tata ruang Jabodetabek, dan kebijakan perumahan adalah urusan pemerintah pusat yang sangat erat kaitannya dengan kemacetan,” ujar Andrinof di Jakarta, Senin (11/11).

Karenanya, lanjut Andrinof, persoalan kemacetan di Jakarta bukan hanya urusan Pemda DKI yang kini dipimpin Jokowi. "Artinya, macet di Jakarta itu, sebagian harusnya diakui tanggungjawab SBY sebagai Presiden,” lanjut Andrinof.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai Presiden SBY memang hendak lepas tangan dari persoalan kemacetan Jakarta. Padahal, kata Muradi, pembangunan di DKI Jakarta tak bisa lepas dari peran pemerintah pusat.  

Karenanya Muradi justru menganggap pernyataan SBY tentang kemacetan di Jakarta ibarat mengotori muka sendiri. Pasalnya, Pemda DKI juga merupakan bagian dari pemerintahan yang saat ini dipimpin SBY.

"Ini kan sama saja melempar kotoran ke muka sendiri. Alias mengkritik sesuatu yang  harusnya dilakukan oleh pemerintahannya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta,” ucapnya.

Sebelumnya polemik tentang persoalan kemacetan DKI kembali muncul saat SBY beraudensi dengan para pengusaha KADIN di Istana Bogor. Menurut SBY, persoalan yang menjadi urusan daerah harusnya ditanyakan kepada para kepala daerah. Dalam hal kemacetan di DKI Jakarta, kata SBY, harusnya ditanyakan ke Jokowi.(jpnn)