Ingatkan SBY Tentukan Koalisi Bukan Hasil Survei
jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat Asep Warlan Yusuf, menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghandalkan hasil survei dalam membangun koalisi.
Pengalaman SBY selama 10 tahun memimpin bangsa ini kata Asep, jauh lebih objektif dijadikan referensi ketimbang menggunakan hasil survei dalam menetapkan koalisi.
"Membangun koalisi dasarnya harus kebutuhan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama. Koalisi tidak akan pernah solid jika hasil survei yang dijadikan acuan. Koalisi berdasar survei orientasinya pasti untuk kumpul-kumpul membagi dan menikmati kekuasaan," kata Asep, Selasa (29/4).
Indonesia lanjutnya tidak butuh koalisi kuat berdasarkan survei. Kuat atau lemahnya koalisi sangat ditentukan oleh komitmen dan integritas koalisi.
"Soal komitmen dan integritas koalisi, SBY punya jam terbang tersendiri," tegasnya.
Sementara lembaga survei, lanjutnya, hanya menyandingkan angka-angka survei lalu membangun opini bahwa sandingan angka yang dia susun itu yang terbaik.
"Bagaimana dinamika sebuah koalisi, SBY pasti lebih tahu dibanding semua lembaga survei," ujar Asep.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat Asep Warlan Yusuf, menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik
- Viva Yoga Sebut 4 Menteri Gabung Bukti PAN Garda Terdepan Kawal Prabowo
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah