Ingatkan Tantangan BNP2TKI Lebih Berat
jpnn.com - BANDUNG - Program Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terus berinovasi untuk terus menjawab dan menyelesaikan permasalahan TKI. Misalnya, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, Rating PPTKIS, Poros Perbatasan Nunukan, penurunan biaya penempatan TKI dan program lainnya.
Demikian disampaikan oleh Sekretaris Utama (Setama) BNP2TKI Hermono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 yang mengusung tema Memantapkan Program Prioritas dam Strategis Tahun 2016 di Bandung, Kamis (16/12).
Untuk itu Hermono pun mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNP2TKI di tahun 2016 untuk berkinerja dengan lebih baik lagi. “Tantangan kedepannya akan semakin berat," kata Hermono.
Lebih rinci, Hermono mengungkapkan, tantangan tersebut berada di masing-masing kedeputian BNP2TKI.
Pertama, pengangguran yang masih meningkat. Untuk itu BNP2TKI akan menjadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kedua, bagaimana bisnis proses penempatan TKI menjadi lebih mudah dan murah.
"Dan ketiga, pemberdayaan TKI Purna, sehingga menjadikan TKI mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri," ujarnya.
Rakornis dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat di lingkungan BNP2TKI dan seluruh Kepala BP3TKI / LP3TKI dan P4TKI se-Indonesia.
Tak hanya itu, Kementerian dan Lembaga terkait seperti KPK, Bareskrim POLRI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga turut hadir.
BANDUNG - Program Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terus berinovasi untuk terus menjawab dan menyelesaikan
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan