Ingatkan Tim Transisi Agar Tak Sesatkan Jokowi Soal BBM
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat ekonomi dan politik, Salamuddin Daeng meminta agar Tim Transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak membohongi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih itu terkait subsidi bahan bakar minyak bukan hak konstitusional rakyat. Menurut Salamuddin, pernyataan semacam itu akan menjatuhkan popularitas duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu di mata para pendukungnya.
"Tim Transisi tidak perlu menutup nutupi bahwa krisis BBM nasional esungguhnya karena penjarahan atau pencurian yang dilakukan oleh kartel internasional, sindikat bisnis dan mafia dalam kekuasaan," kata Salamuddin dalam keterangan persnya, Selasa (23/9).
Ia memaparkan, penjarahan berlangsung hampir di seluruh rantai pasokan, pengelolaan dan penyediaan BBM nasional, khususnya di sektor hulu dan hilir.
Karenanya, Salamuddin menyatakan supaya Tim Transisi fokus memberikan masukan dan usulan yang benar terkait permasalahan BBM.
Selain itu, kata Salamuddin, Tim Transisi harusnya juga membuka akar masalah dari carut marutnya ketersediaan dan harga BBM dalam negeri. Dengan demikian, ke depan nanti pemerintahan Jokowi-JK dapat secara efektif mengatasi sumber kebocoran kekayaan nasional yang nilainya mencapai ribuan triliun dan bukan malah mencabut subsidi sehingga harga BBM naik.
Untuk itulah dia menegaskan bahwa statemen Tim Transisi terkesan menutup nutupi masalah sesungguhnya. "Rakyat curiga, jangan jangan tim transisi
bekerja untuk para cukong yang hendak mendominasi agenda dan program pemerintahan Jokowi ke depan," katanya.(boy/jpnn)
JAKARTA - Pengamat ekonomi dan politik, Salamuddin Daeng meminta agar Tim Transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak membohongi pasangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anggota DPD RI Jatim Lia Istifhama Bersilaturahmi dan Serap Aspirasi di Ponpes Al-Hakimy Pasuruan
- Jadi Ormas Keagamaan Terbesar Ketiga, HKBP Setia Melayani dan Menyejahterakan Masyarakat
- Erdogan Walk Out saat Presiden Prabowo Pidato, Kemlu: Itu Hal yang Lumrah
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Menteri Lingkungan Hidup Apresiasi JakOne Abank, Ini Alasannya
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen