Ingatlah Era Presiden SBY, PDIP Punya Pengalaman 10 Tahun di Luar Pemerintahan
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan parpolnya pernah di luar pemerintahan selama masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004-2014.
Hasto menyatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi oposisi bagi pemerintahan mendatang.
"Pengalaman PDI Perjuangan (pada) 2004 dan 2009, posisi saat itu itu berada di luar pemerintah," kata Hasto menjawab awak media di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Awak media bertanya soal itu setelah pasangan capres-cawapres bernomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo - Mahfud Md yang diusung PDIP kalah berdasar hasil hitung cepat atau quick count berbagai lembaga survei.
Adapun pasangan capres-cawapres bernomor urut 2 di Pilpres 2024 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka merajai berbagai quick count.
Hasto menambahkan Indonesia bukan negara yang menganut sistem parlementer. Dengan demikian, tidak ada istilah oposisi dalam sistem politik Indonesia.
"Kita bukan (pengguna) sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi," ujar Hasto.
Peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu menegaskan Indonesia hanya mengenal istilah partai yang berada di luar pemerintahan. Namun, sebutannya bukan oposisi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya pernah di luar pemerintahan pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru dari BKN soal PPPK Tahap 1, Tolong Jangan Diabaikan
- Sekjen PDIP Sudah Tersangka, Lalu Bagaimana Sikap KPK soal Harun Masiku? Jawabannya Klasik
- Penetapan Tersangka Hasto Bernuansa Kriminalisasi, Pernyataan Ketua KPK Buktinya