Inggris Bela Warga Hong Kong, Tiongkok Umbar Ancaman

jpnn.com, LONDON - Polemik pascademo 1 Juli di Hong Kong masih belum reda. Pemerintah Hong Kong masih mengejar orang-orang yang merangsek ke gedung dewan legislatif pada hari itu. Sedangkan Tiongkok, negara pemilik daerah administratif khusus tersebut, sibuk beradu mulut dengan Inggris.

Tensi dua anggota Dewan Keamanan Tetap PBB itu sedang tinggi. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Inggris sampai-sampai memanggil Duta Besar Tiongkok di London L iu Xiaoming untuk memberikan penjelasan.

"Komentar yang keluar dari pihak Tiongkok menyesatkan dan tidak bisa diterima." Begitu pernyataan kantor Kemenlu Inggris kepada Agence France-Presse.

BACA JUGA: Inggris Peringatkan Tiongkok soal Kedaulatan Hong Kong

Perseteruan itu dimulai saat Menlu Inggris Jeremy Hunt menanggapi isu Hong Kong. Kandidat perdana menteri Inggris tersebut meminta Tiongkok menghormati kesepakatan penyerahan kewenangan pulau tersebut. Menurut dia, Tiongkok harus bisa menaati perjanjian yang tercatat di PBB itu. "Jangan menggunakan kerusuhan sebagai dalih untuk melakukan penindasan," ungkap Hunt Rabu lalu (3/7).

Pada 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher setuju menyerahkan Hong Kong kepada perdana menteri Tiongkok. Penyerahan itu berlaku 1997 dengan syarat Tiongkok membiarkan Hong Kong berjalan dengan system dan demokrasinya selama 50 tahun.

"Permintaan kami hanyalah agar Tiongkok bisa menghormati kesepakatan tersebut. Jika tidak, kami pasti menanggapinya secara serius," ungkap dia kepada BBC. Hunt memberikan sinyal bahwa Inggris bisa saja memberikan sanksi kepada Beijing karena isu Hong Kong.

Pernyataan itu langsung dibalas Tiongkok. Juru Bicara Kemenlu Tiongkok Geng Shuang mengatakan bahwa Hong Kong sudah bukan lagi wilayah jajahan Inggris. Menurut dia, komentar Hunt sama saja seperti Negara asing yang ingin mencampuri urusan dalam negeri sebuah pemerintah.