Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
jpnn.com - Sejumlah pakar hukum tata negara melayangkan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.
"Kami sedang ajukan permohonan ke MK untuk menguji Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3," kata pemohon yang juga pakar hukum tata negara Maqdir Ismail dalam keterangan persnya dikutip Kamis (31/10).
Maqdir menyebut kedua pasal kerap dipakai aparat penegak hukum menjerat seseorang meski tidak terjadi kerugian negara dalam perkara korupsi.
"Kami lihat memang kerugian negara adalah elemen pokok, karena ketika tidak ada kerugian negara, orang tidak bisa kena pasal ini," ujarnya.
Maqdir mengusulkan untuk melihat aksi suap atau menyogok dan itikad buruk dari perkara rasuah ketimbang urusan kerugian negara.
"Kami mengusulkan untuk melihat mens rea ini apakah ada suap menyuap," katanya.
Maqdir menilai korupsi tidak akan berkurang jika tidak dilakukan pemberantasan maksimal terhadap suap atau menyogok.
Sebab, kata dia, suap dilakukan dalam berbagai tingkatan, sedangkan korupsi yang menimbulkan kerugian negara terjadi di kasus atau proyek besar.
Sejumlah pakar hukum tata negara melayangkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap aturan ini. Apa itu?
- FPMI Lakukan Uji Materi UU MD3, Usulkan Masa Jabatan Legislator 2 Periode Saja
- Eks Direktur Umum BUMN jadi Tersangka Korupsi yang Rugikan Negara Rp 348 M
- Tepis Isu Negatif, Cawalkot Bekasi Tri Adhianto Berkomitmen Birokrasi Bebas Korupsi
- Perihal Proyek Bendungan Budong-Budong, Laskar Merah Putih Minta KPK dan Kejagung Turun Tangan
- Chandra Soroti Pemidanaan terhadap Kebijakan di Kasus Tom Lembong
- Kasus Kredit Fiktif Rp 55 Miliar Bank BUMN di Sulsel, Polisi Beri Info Begini