Ingin Dengar Info Desa, Menteri Marwan Launching Call Center
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar me-launching call center 1500040 dan SMS center di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendengarkan semua informasi dari masyarakat di desa, daerah tertinggal maupun warga transmigrasi.
"Cara ini merupakan bagian dari penyerapan aspirasi yang strategis bagi keberlangsung program-program kerakyatannya," ujar Marwan saat launching, Kamis (8/1).
Marwan berharap dengan teknologi komunikasi yang modern ini, pemerintah bisa mengetahui apa saja kebutuhan rakyatnya. Mengingat, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 74 ribu desa.
"Saya memastikan akan banyak masyarakat di pedesaan dan juga daerah terpencil yang memanfaatkan sarana call center dan SMS center ini untuk menyampaikan keluhan," katanya.
Selain itu, juga keinginan rakyat agar dapat diperhatikan negara juga bisa disampaikan melalui layanan ini. Marwan menambahkan, aspirasi, keluhan masyarakat di desa, di perbatasan dan pelosok, harus diperhatikan oleh bangsa. Sebab, kata Marwan, mereka adalah barometer yang menjadikan Indonesia bermartabat.
"Mereka juga merupakan kunci ketahanan ekonomi bangsa. Tidak sekedar diberdayakan, tapi harus juga diperhatikan," papar Marwan.
Sebelum call center dan SMS center diberlakukan oleh kementeriannya, Marwan mengaku setiap harinya menerima ratusan pesan pendek dari masyarakat.
JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar me-launching call center 1500040 dan SMS center di Kantor Transmigrasi,
- Pengemudi Taksi Ini Bantu Lansia Pulang ke Rumah, Andre: Pahlawan di Jalanan
- Pekan TV Fujian dan MNC Jalin Kerja Sama, Siap Perkenalkan Budaya Quanzhou di Tanah Air
- Jebolan Indonesian Idol Ini Bakal Sepanggung Lagi di Malam Puncak Ulang Tahun MNC Group
- Terima Aspirasi Aliansi Pejuang Seleksi CPNS 2024, Paul Finsen Mayor Berharap Prabowo Turun Tangan
- Heru B. Wasesa dan Tim Gali Fakta Sejarah Nusantara dari Perspektif Eropa
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah