Ingin Diangkat jadi PNS, Honorer Diminta Bayar Rp 220 Juta

jpnn.com - JAKARTA -- Koalisi LSM Pemantauan CPNS (KLPC) telah menerima aduan adanya calo untuk rekrumen CPNS honorer K2 yang meminta uang terhadap sejumlah tenaga honorer di Tasikmalaya, Jawa Barat sebesar Rp 220 juta. Menurut Koordinator KLPC, Febri Hendri, ada 11 tenaga honorer yang dimintai uang tersebut. Masing-masing diminta Rp 20 juta sehingga total menjadi Rp 220 juta.
"Ini baru berupa laporan dari orang ke kami. Masih akan kami buktikan dulu melalui investigasi baru ditindaklanjuti," ujar Febri di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Minggu, (16/3).
Menurut Febri nama-nama yang diduga membayar calo tersebut sudah diketahui sehingga tinggal ditelusuri lebih lanjut. Jika 11 orang tersebut berhasil lolos dengan bantuan uang itu, pihaknya akan meminta pembatalan pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurutnya, kasus calo yang meminta uang bukan baru pertama kali ini dilaporkan. Ini, kata dia, perlu pembuktian lebih jauh agar bisa dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai tindak pidana.
"Biasanya kalau calo, dia pasti kenal dengan orang dalam, atau bisa juga orang dalam yang minta uang untuk bisa loloskan. Bisa jadi kayak suap kalau sampai ini orang dari Pemdanya," sambung Febri.
Febri mengungkapkan jumlah uang yang diminta calo di Tasikmalaya tersebut terbilang kecil, dibanding dengan sejumlah calo lainnya yang juga dilaporkan ke KLPC. Maksimal untuk lulus seorang honorer diminta membayar uang sebesar Rp 80 juta hingga Rp 100 juta. (flo/jpnn)
JAKARTA -- Koalisi LSM Pemantauan CPNS (KLPC) telah menerima aduan adanya calo untuk rekrumen CPNS honorer K2 yang meminta uang terhadap sejumlah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Kabinet Gemuk, Prabowo: Kalau Isinya Banyak Orang Hebat, Kenapa?
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan