Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja

jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam). Panja ini sudah mulai bekerja, bahkan telah menggelar rapat internal untuk menyusun kerja ke depan.

"Panja mulai hari ini mulai bekerja dan kita tadi sudah melaksanakan rapat internal Panja," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

Andre menyatakan Panja BP Batam juga membuka posko aduan terkait persoalan usaha di Batam.

Panja BP membuka ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha untuk melapor ke Komisi VI DPR jika memang merasa mendapat masalah saat ingin membuka usaha di Batam, baik dari perizinan atau sengketa tanah.

"Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kepada para pihak, para pelaku usaha untuk segera bisa melaporkan ke Komisi VI, sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan teman-teman para pihak yang mungkin punya masalah yang belum bisa diselesaikan," kata Andre.

Di sisi lain, Andre mengamini pembentukan Panja dilatarbelakangi banyaknya aduan masyarakat atau pelaku usaha ke Komisi VI. Khususnya, terkait sulitnya birokrasi izin membuka usaha di Batam.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menekankan sebelum mengawali kerjanya, Panja akan melakukan belanja masalah dari para pihak atau pelaku usaha.

"Kenapa Panja ini kita bentuk karena memang begitu banyak aduan yang datang ke Komisi VI terhadap permasalahan Batam di mana kita lihat Batam sekarang cita-cita berdirinya kan ingin menyaingi Singapura tapi ternyata Batam tidak maksimal dan terkesan banyak permasalahan dan karena banyak aduan yang begitu banyak kami terima akhirnya Komisi VI memutuskan untuk membentuk Panja BP Batam," ucap dia.