Ingin Mengadu, Honorer K2 Ditolak Dewan

MATARAM - Sejumlah tenaga honorer kategori dua (K2) mendatangi DPRD Kota Mataram, kemarin. Mereka hendak melakukan hearing dengan wakil rakyat terkait nasib mereka yang tidak lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
    
Namun, kedatangan mereka ditolak dewan. Dewan beralasan para honorer K2 itu belum menyampaikan pemberitahuan untuk melakukan hearing. Selain itu, kemarin sedang dilakukan rapat pimpinan dewan yang sudah dijadwalkan. Dewan kemudian berjanji menerima para honorer Rabu (26/2) besok.
    
Karena ditolak, belasan honorer tersebut kecewa. Mereka kemudian melakukan pertemuan kecil di bawah pohon area parkir.
    
Koordinator Forum Honorer K2 Kota Mataram Muzakallah mengatakan, meski kecewa, mereka bisa memaklumi kebijakan dewan. ”Karena mereka juga punya jadwal yang lain,” katanya.
    
Mereka akan membuat permakluman melalui surat agar bisa menyampaikan aspirasinya dan akan datang kembali pada pertemuan yang dijadwalkan Rabu besok.
    
Muzakallah mengungkapkan, mereka akan terus mengadukan masalah hasil tes CPNS yang dianggap banyak keganjilan. ”Tidak hanya ke dewan, kami juga ke Ombudsman,” katanya.     

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan pihaknya, diduga banyak honorer yang tidak memenuhi syarat lama mengabdi dinyatakan lulus. Mereka meduga ada surat keputusan (SK) siluman yang membuat mereka bisa lulus. ”Dari mana mereka mendapatkan SK, padahal mengabdi di bawah 2005,” katanya.
    
Diketahui, dari 1.250 honorer K2 yang ikut tes seleksi CPNS di Kota Mataram hanya 377 orang yang lulus. Saat ini para anggota forum honorer K2 akan mengumpulkan data untuk membuktikan kecurangan dalam seleksi CPNS tersebut. ”Kami akan kumpulkan data untuk membuktikannya,” kata honorer di kantor lurah Pagutan Barat ini.
    
Kekecewaan atas hasil tes CPNS juga diungkapkan Ida, guru agama di SMPN 1 Mataram yang sudah mengabdi sejak 2003 lalu. Ia merasa banyak kejanggalan dalam proses seleksi CPNS kali ini. ”Kok yang baru mengabdi diluluskan, kami yang sudah lama diabaikan,” katanya.
    
Honorer lainnya, Samsul Khaeri berharap ada kejelasan bagi mereka yang sudah lama mengabdi. Setidaknya ada payung hukum yang segera dikeluarkan supaya nasib mereka tidak terlunta-lunta.

”Saya sudah 12 tahun mengabdi, tapi masih belum jelas. Tolonglah,” pinta pria yang mengajar di SDN 43 Cakranegara tersebut.
    
Terpisah, Ketua DPRD Kota Mataram HM Zaini mengatakan, pihaknya tidak menolak kedatangan para honorer. Hanya saja ia meminta agar pengaduan dilakukan sesuai prosedur.  ”Kami minta mereka bersurat dulu, sehingga pertemuan ditunda sampai hari Rabu,” katanya.
    
Selain itu, dalam waktu yang bersamaan Komisi I DPRD Kota Mataram juga tengah melakukan kajian atas masalah yang sama. Agar tidak terjadi tumpang tindih, masalah tersebut akan diserahkan ke tingkatan komisi. ”Kalau kami terima sekarang, sementara komisi juga sedang mendalami, nanti tumpang tindih,” katanya.
    
Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram Ehlas menambahkan, masalah kejanggalan dalam seleksi honorer K2 sudah terendus sejak awal. Untuk itu dibuka posko pengaduan. Pihaknya juga perlu bukti kuat untuk memastikan laporan para honorer K2.
    
Dalam pertemuan nanti, pihaknya akan mempertemukan honorer dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram.

Namun ia berjanji akan mendengarkan dan menyalurkan aspirasi honorer K2 yang ingin menyampaikan keluh kesahnya.  ”Kalau ada data yang mau disampaikan silakan saja,” tambah Zaini. (ili/cr-yuk)