Ingin Politik Berintegritas, Direktur di KPK Dorong Insentif buat Politikus Bagus

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono ikut mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) di lembaga yang kini menaunginya. Giri bukanlah sosok asing di KPK karena sebelumnya pernah menjadi direktur gratifikasi di lembaga antirasuah itu.

Giri yang bergabung di KPK sejak 2–5 juga pernah ikut mendaftar sebagai calon komisioner empat tahun lalu. Namun, kala itu pria asal Ponoroga, Jawa Timur tersebut gagal terpilih.

Karena itu Giri kembali mendaftar untuk ikut seleksi capim KPK periode jabatan 2019-2023. "Saya akan coba lagi karena pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu menjadi kewajiban setiap warga negara," ucap Giri usai menyerahkan berkas pendaftarannya ke Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK di Kementerian Sekterariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).

BACA JUGA: Pansel Capim KPK Terima 384 Pendaftar, Ada Nama-nama Tenar

Giri menuturkan, dirinya didorong oleh Wadah Pegawai (WP) KPK untuk mengikuti seleksi. Lulusan jurusan Teknik Perencanaan Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga punya visi bagi pemberantasan korupsi.

Menurut Giri, banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam pemberantasan korupsi. Sebab, katanya, meski KPK sudah menjerat banyak pejabat dalam rangka pemberantasan korupsi, namun praktik rasuah di level bawah belum terselesaikan.

Lebih lanjut Giri merujuk pada indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan. Hanya saja, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi memang meningkat.

"Meningkat 21 poin dibanding 1999, dan ini menjadi inti makalah saya. Jadi nanti saya akan menyoroti yang utama adalah politik kita. Agar politik ini berintegritas, murah, kemudian insentif kepada pejabat politik bagus, tinggi," tutur Giri.