Inginkan PPD, Jokowi Disarankan Temui Menkeu

Dahlan juga jelaskan bahwa pengalihan perusahaan plat merah ke Pemda DKI Jakarta, tidak semudah membalikan telapak tangan, karena membutuhkan proses yang panjang. Pasalnya, PPD merupakan milik negara yang butuh persetujuan dari Kementerian terkait.

"Pengalihan aset, tidak gampang itu, harus ada persetujuan," terangnya.

Selain itu, Dahlan tegaskan bahwa dalam hal ini, Jokowi berurusan dengan Menkeu bukan dengan BUMN. "Pak Gubernur (Jokowi- red) urusannya tidak di BUMN, tapi di Kementrian Keuangan," pukas Dahlan.

Seperti diketahui, Joko Widodo meminta PPD ke Kementerian BUMN, agar bisa di integrasikan dengan Trans Jakarta. (chi/jpnn)