Ingkar Janji, Abraham Ciderai DPR
Senin, 05 Desember 2011 – 15:41 WIB

Ingkar Janji, Abraham Ciderai DPR
JAKARTA – Janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Abraham Samad untuk menuntaskan kasus-kasus besar pada setahun pertama kepemimpinannya harus dibuktikan. Kalau Abraham ingkar janji maka sama saja menciderai Komisi III DPR RI yang telah memilihnya. Abraham berjanji satu tahun tak menuntaskan kasus besar, akan mundur. “Busyro bukan type orang yang mengejar jabatan. Tapi, dia merasa bahwa dia memiliki tanggungjawab untuk ikut memberantas korupsi. Bagi dia tidak menjadi masalah di ketua atau wakil. Saya yakin, dengan karakter yang dimilikinya, Busyro tidak mengundurkan diri,” ungkap Martin lagi.
“Semua fraksi mutlak mendukung Abraham. Janjinya satu tahun akan mundur jika tidak menyelesaikan kasus besar. Ini hasil maksimal. Kalau Abraham ingkar janji, dia akan menciderai kehormatan Komisi III. Kehormatan Komisi III juga dipertaruhkan dalam memilih Abraham Samad,” kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, di Jakarta, Senin (5/12).
Terkait Busyro Muqaddas yang harus lengser dari posisi ketua menjadi wakil, Martin menegaskan, bekas Ketua Komisi Yudisial itu tidak perlu mundur dari KPK. Dia juga yakin, Busyro bukan tipe pengejar jabatan.
Baca Juga:
JAKARTA – Janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Abraham Samad untuk menuntaskan kasus-kasus besar pada setahun pertama kepemimpinannya
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan