Ini 10 Provinsi Paling Rawan Netralitas ASN, Ferry Liando Singgung Jatah Honorer

Kedua, perlu revisi terhadap UU pemilu tahun 2017 terutama terkait dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya menyasar penyelenggara pemilu.

Harusnya, kata Ferry Daud Liando, DKPP diberikan kewenagan terhadap dugaan etika penyelenggaraan pemilu.

“Artinya subjek kode etik bukan hanya penyelenggara akan tetapi bisa menyasar ke caleg, ASN atau aparat desa yang terbukti melanggar norma UU tentang netralitas. Dalam UU pemilu juga hanya membatasi subjek politik uang. Hanya dibatasi pada pelaksana, tim kampanye dan tim kampanye. Padahal pelakunya banyak dari ASN,” pungkas Ferry Daud Liando. (sam/jpnn)