Ini 5 Negara yang Menentang Resolusi PBB Terkait Invasi Rusia ke Ukraina
jpnn.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah Indonesia mendukung resolusi PBB terkait invasi Rusia ke Ukraina, bukan karena memihak.
Menurut Anggota Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri, keputusan pemerintah sudah sesuai dengan kepentingan kemanusiaan.
“Sikap Indonesia tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum internasional dan kepentingan kemanusiaan."
"Bukan soal memihak atau mengekor negara lain,” ujar Irine Yusiana Roba Putri di Jakarta, Kamis (3/3).
Menurut Irine, Indonesia bersama 140 negara lain menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang meminta Rusia menghentikan serangannya ke Ukraina.
Voting dilakukan pada Sidang Majelis Umum PBB Sesi Khusus Darurat di Markas Besar PBB di New York 2 Maret 2022.
Irine menilai posisi Indonesia itu adalah wujud dukungan terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam PBB, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.
Dalam voting itu, menurut dia, hanya lima negara yang menentang, yaitu Rusia, Belarus, Suriah, Korea Utara dan Eritrea.
Kemudian kata Irine, 35 negara memilih abstain, tetapi jumlahnya tidak mempengaruhi suara dua pertiga dari mayoritas yang diperlukan untuk meloloskan sebuah resolusi.
Irine mengatakan invasi militer Rusia di Ukraina telah mengorbankan dan terus mengancam nyawa warga sipil, serta mempertaruhkan perdamaian regional dan global.
“Sikap Indonesia dan 140 negara lainnya dilatarbelakangi oleh kepentingan yang lebih besar."
Ini dia lima negara yang menentang resolusi PBB terkait invasi Rusia ke Ukraina. Indonesia mendukung resolusi tersebut.
- Menko Polkam Budi Gunawan jadi Tamu Kehormatan di National Day Federasi Rusia
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- KPK Proses Laporan Dugaan Korupsi Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta
- ASN Komdigi Terlibat Judi Online Sudah Teridentifikasi Lama, tetapi Budi Arie Cuek Saja
- Rapat Bareng Herindra, Yoyok Komisi I Minta BIN Tak Berpolitik di Pilkada 2024
- Dukung Langkah Prabowo Selamatkan Sritex, Komisi VII DPR Bakal Lakukan Ini