Ini Alasan DPR Sidak ke Banten
jpnn.com - BANTEN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Fahri Hamzah mengatakan akhir-akhir ini DPR dibanjiri oleh tenaga kerja (naker) asing di sejumlah daerah di Indonesia. Karena itu, menurut Fahri, pihak mengambil inisiatif untuk inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah daerah yang dilaporkan banyak tenaga kerja asing tidak skill.
“Dewan terima banyak laporan tentang keberadaan tenaga asing unskill. Karena itu, kita sidak dan wilayah Provinsi Banten menjadi pilihan pertama untuk didatangi,” kata Fahri Hamzah, di aula Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (9/9).
Pentingnya sidak ini, lanjut Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera ini, karena saat ini Tiongkok dan Amerika Serikat sedang perang ekonomi melalui berbagai produk.
“Dalam pertempuran itu terjadi saling serang produk. Tapi kepentingan Dewan adalah memastikan agar konstitusi Indonesia tidak mereka langgar karena alasan perang ekonomi. Kalau itu terjadi, maka salah satu pertahanan bangsa dan negara terganggu,” tegasnya.
Masalah tenaga kerja asing menurut Fahri bukan hal baru bagi Indonesia sebab Indonesia juga mengimpor TKI. Tapi konteksnya tidak terkait dengan kapital. Laporan yang masuk ke DPR mobilisasi kapital dengan alasan investasi diboncengi oleh tenaga kerja unskill.
“Betulkah tenaga kerja unskill itu masuk ke Banten melalui mobilisasi modal?, ini harus didalami DPR, sebab menurut UU tidak ada tempat bagi pekerja asing unskill di Indonesia,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BANTEN - Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Fahri Hamzah mengatakan akhir-akhir ini DPR dibanjiri oleh tenaga kerja (naker)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK