Ini Alasan Dukungan ke Zulkifli Hasan Terus Menanjak

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina, Abdul Rohim Ghazali mengatakan kecenderungan survei yang bila sudah menanjak, sulit ditekan ke bawah. Paling bisa berhenti karena kejadian luar biasa. 

Ini disampaikannya melihat meningkatnya dukungan kader kepada kandidat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berdasarkan survei Pusat Data Bersatu (PDB) yang dirilis hari ini.

Untuk memperkuat analisasnya, Abdul Rohim mengupas kembali persaingan antara Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dengan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Piplres lalu. Ketika dukungan ke Jokowi melonjak tinggi kemudian berhenti, dan Prabowo-Hatta cenderung naik mengejar.

Ketika itu Jokowi mendapat bonus dari kesalahan debat yang dilakukan Hatta. Kemudian pentas salam dua jari dari pemilih pemula, gerakan masif social media yang dipelopori artis-artis yang tadinya tidak memilih kemudian memilih Jokowi. Itulah yang menekan laju survei Prabowo yang menyebabkan Jokowi menang tipis.

"Hal yang sama, saya melihat Zulkifli Hasan lebih mungkin menang karena tren kenaikannya. LSI merilis hasil survei. Saya mencatat pada pertengahan Januari, menurut LSI dukungan ke Hatta 36,6%, kemudian ada Amien Rais, Bima Arya, dan Zulkifli Hasan hanya 3,2%," kata Abdul Rohim saat rilis survei PDB di Jakarta, Jumat (27/2).

Kemudian hasil sensus CSIS kemarin. Zulkifli Hasan sudah menanjak meskipun belum melampaui Hatta Rajasa. Sensus itu dilakukan tanggal 16-19 Februari 2015, dimana selisih Hatta dan Zulkifli sudah tipis sekali dari kabupaten/kota, yakni 42,77% banding 38,64%. Bahkan dukungan ke Hatta dan Zul imbang di provinsi, sama-sama 38,24%.

"Sekarang survei PDB (tanggal 18-23 Februari), Zulkifli sudah unggul 10% dari Hatta Rajasa. Ada kecenderungan kenaikan dukungan ke Zulkifli dari Hatta," jelasnya.

Nah, kenapa dukungan ini bisa naik begitu cepat? Menurut Abdul Rohim kenaikan dukungan ke Zulkifli pertama didasari isu yang dibawanya, yakni pembaharuan, regenerasi, desentralisasi siapa yang menentukan pencalonan calon kepala daerah.