Ini Alasan Golkar Berani Usung Mantan Narapidana di Pilkada Manado
jpnn.com - JAKARTA - Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar berani mengusung mantan narapidana korupsi, Jimmy Rimba Rogi (Imba) dalam Pilwalkot Manado karena berdasarkan survei, Jimmy memiliki elaktabitas yang tinggi.
"Benar kami mencalonkan Imba. Pertimbangan khusus tidak ada. Tapi berdasarkan hasil survei dan peninjauan ke sana memang elektabilitasnya tinggi," kata Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7).
Selain itu lanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah merestui mantan narapidana maju dalam Pilkada, sepanjang tidak ada putusan hakim yang mencabut hak konstitusional mantan narapidana tersebut, maka tetap bisa dicalonkan di Pilkada.
"Karena UU yang membatasi mantan narapidana sudah dicabut MK, ya tidak ada salahnya lagi Golkar memberikan dukungan. Toh yang bersangkutan sudah insaf," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo justru menegaskan bahwa sosok Imba lebih baik dari orang-orang yang hanya berlagak baik.
"Justru orang-orang seperti ini yang biasanya lebih bagus daripada yang berlagak baik. Kan dia harus menunjukkan bahwa dia baik, itulah yang akan mendorong yang bersangkutan mempertaruhkan dirinya," pungkasnya.
Jimmy terpidana kasus korupsi yang divonis bersalah pada tahun 2009 lalu. Dia terbukti menyelewengkan APBD Manado. Imba terbukti memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara sebesar 68,837 miliar. (fas/jpnn)
JAKARTA - Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar berani mengusung mantan narapidana korupsi, Jimmy Rimba Rogi (Imba)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK