Ini Alasan Hanta Yuda Sarankan Persepi Minta Maaf ke Publik

jpnn.com - JAKARTA - Poltracking Indonesia tidak terima dengan keputusan Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang menjatuhkan sanksi tidak mengizinkan lembaga tersebut mempublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik Persepi.
Sebagai langkah pertama, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi pada Selasa (5/11).
Kemudian, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR bahkan meminta agar Persepi meminta maaf kepada pihaknya.
"Saya berharap (Persepi) meminta maaf kepada publik karena itu telah merugikan kami, terutama nama baik kami,” ujar Hanta dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/11).
Menurut Hanta sistem survei Poltracking seluruhnya telah terdigitalisasi. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
“Mungkin ada kekeliruan atau ketidakmampuan dari pihak yang ingin memeriksa, memverifikasi, tidak sanggup lebih dalam lagi, atau keengganan, atau ketidaksanggupan, kemudian buru-buru mengambil keputusan,” ucapnya.
Terkait dengan permasalahan dua set data, Hanta mengklarifikasi bahwa dua set data yang diberikan Poltracking kepada Dewan Etik Persepi merupakan set data yang sama.
Sebagaimana yang dijelaskannya, perbedaan dari kedua set data tersebut terletak pada proses yang dilalui.
Ini alasan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menyarankan Persepi minta maaf kepada publik.
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Ratu Zakiyah-Najib Hamas Ajak Masyarakat Bersatu untuk Bangun Serang Lebih Maju
- Ini Daftar 23 Kepala Daerah Terpillih di Sulsel yang akan Dilantik 20 Februari
- Waka MPR Eddy Soeparno Sebut Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari Jalan Tengah Terbaik
- Bawaslu Kalsel Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Pilkada 2024
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas