Ini Alasan Kabinet Kerja Harus Direshuffle

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Supriyo menilai ada empat hal utama yang mendorong Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus direshuffle lagi.
Empat hal tersebut adalah karena kebakaran hutan dan asap, 'kecelakaan hukum' Jaksa Agung dalam kasus Bansos Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, ketidaksukaan PDI Perjuangan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintah.
"Secara politis, hanya empat hal tersebut yang bisa dijadikan alasan oleh Jokowi-JK untuk mereshuffle kabinetnya," kata Agung, di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).
Soal kebakaran hutan dan asap lanjutnya, dipicu oleh kesalahan pemerintah dalam memaknai Elnino sehingga menimbulkan kerugian harta benda dan nyawa rakyat Indonesia.
"Sedangkan alasan kedua terkait dengan hukum, terjadinya dugaan menerima suap yang dilakukan oleh (mantan) kader NasDem Patrice Rio Capella. Walau Jaksa Agung yang juga berasal dari Partai NasDem hingga kini belum terbukti tersangkut kasus tersebut, tapi ini dengan sendirinya menjadi beban Kabinet Kerja," kata Agung.
Faktor keempat pendorong reshuffle karena bergabungnya PAN dalam koalisi pendukung pemerintah. "PAN pasti tidak akan mau bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-JK kalau tidak diberi jatah di kabinet. Pasti ada deal politik," pungkas Agung Supriyo. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Supriyo menilai ada empat hal utama yang mendorong Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo-Jusuf
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja