Ini Alasan Kuat Ketua MPR Bamsoet Dukung Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim
Menurut dia, selain menjalankan tujuh rekomendasi MPR periode sebelumnya, juga mewujudkan PPHH. Dia menegaskan siapa pun presidennya nanti akan mewujudkan PPHN menjadi Pokok Pokok Haluan Pembangunan.
"Jadi, presiden akan datang, apakah tidak lagi menjalankan visi-misi, silakan jalan," katanya.
Hanya saja, kata dia, visi misi itu mengacu pada PPHN yang kemudian diterjemahkan dalam Pokok Pokok Haluan Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode pemerintahannya.
"Itulah visi misi dia, bagaimana mencapainya, bagaimana strateginya, itu mengacu semua kepada PPHN. Begitu pula dengan gubernur, bupati, wali kota sehingga semua terintegrasi," katanya.
Dengan demikian, lanjut Bamsoet, pembangunan Indonesia bisa lebih maju. Jadi, ia menegaskan MPR memiliki keinginan kuat agar Indonesia bisa memiliki kembali PPHM yang setidaknya bisa menggambarkan perjalanan atau peta jalan menuju 2045, tahun emas Indonesia.
BACA JUGA: Innalillahi, Brigpol Angga Kurniawan Meninggal Dunia secara Mengenaskan
"Jadi, akan seperti apa Indonesia 2045, itu sudah ada peta jalan. Inilah yang kita bicarakan sekarang yang melibatkan ratusan pakar, akademisi dan para ahli di sini, sehingga kita punya gambaran Indonesia 10, 25, 50 bahkan 100 tahun yang akan datang," paparnya. (boy/jpnn)
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan sangat mendukung rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kaltim. Wakil ketua umum Partai Golkar itu percaya rencana tersebut akan terwujud.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Polemik Pemindahan Balai Kota, Ridwan Kamil: Mas Pram Membingungkan Masyarakat
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim
- MPR & ILUNI FHUI Gelar Justisia Half Marathon, Plt Sekjen Siti Fauziah Sampaikan Ini
- Ahmad Muzani Ingatkan Warga Jaga Persatuan & Kesatuan Menjelang Pilkada 2024