Ini Alasan Swastanisasi Air Jakarta Harus Dihentikan

"jadi masalah ini tidak bisa dibiarkan. Butuhkan kebijaksanaan dan keberanian Gubernur DKI untuk mengambil keputusan. Negosiasi atau amandemen kontrak tidak akan membawa perubahan berarti," tegasnya.

Dengan berbagai alasan itulah KMMSAJ menuntut Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk segera mengambil langkah menghentikan kerjasama dengan menyerahkan operasi kepada badan publik pengelola air dengan pantauan ketat dari wakil rakyat dan masyarakat.

   

"Kedua segera putus kontrak. Gubernur tidak perlu takut. Terminasi kontrak sebenarnya telah banyak dilakukan di banyak kota bahkan negara lain," pungkasnya.(fat/jpnn)