Ini Alasan Terbaru Pentolan Honorer K2 Tolak jadi PPPK
jpnn.com, JAKARTA - Para pentolan honorer K2 (kategori dua) tetap menolak dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bagi mereka, walaupun kesejahteraan PPPK setara PNS, tapi mereka tidak bisa berkembang bila hanya menjadi pegawai non PNS.
Pemberian NIP (nomor induk pegawai) bagi PPPK juga dinilai hal biasa. Sebab, NIP itu hanya tanda register seorang pegawai.
"Kami sudah membaca dan membahas draft PP Manajemen PPPK saat belum ditetapkan. Sebagian besar isinya justru merugikan honorer K2," kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti kepada JPNN, Selasa (4/12).
Nur, sapaan karib Nurbaiti mengungkapkan, setelah membaca isi PP 49/2018 mereka sangat kecewa. Mereka merasa ruang geraknya terbatas.
BACA JUGA: Ingat, PPPK Bukan untuk Menampung Seluruh Honorer K2 Tua
"Di PP itu enggak bisa naik pangkat dan golongan. Enggak bisa berkembang karirnya," ucapnya.
"Punya NIP tapi tidak bisa berjenjang karir ya sama saja bohong. Gerak kami dibatasi," sambungnya. (esy/jpnn)
Pentolan honorer K2 tetap menyatakan menolak menjadi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Thony Mayor: Kami Pastikan Tahun 2025 OPD tidak Merekrut Honorer
- Ribuan Honorer Tak Lulus PPPK Bakal Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya
- Inilah Beban Kerja Guru yang Akan Dialihkan kepada Kepsek
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengangkatan Honorer Dimulai? R1 Mendesak Optimalisasi PPPK Tahap 2, Sabar ya, Jangan Galau
- 3 Tuntutan Demo Honorer Senin terkait PPPK 2024 dan Jumlah Massa
- R1 Desak Masuk Optimalisasi PPPK Tahap 2, Jangan Hanya R2 dan R3