Ini Aspirasi KPU Soal RUU Pemilu

jpnn.com - jpnn.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyampaikan beberapa keinginan KPU terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertama, KPU ingin memastikan ada penguatan bagi penyelenggara pemilu.
"Termasuk antara lain memastikan kami bisa betul-betul bekerja mandiri," kata Hadar dalam diskusi 'RUU Pemilu & Pertaruhan Demokrasi' di Cikini, Jakarta, Sabtu (14/1).
Kemudian, Hadar mengangkat isu konsultasi KPU ke parlemen. Yang menjadi persoalan adalah konsultasi itu suatu kewajiban atau tidak. Selain itu, hasil konsultasi mengikat atau tidak.
"Kami pandang tidak. Konsultasi ke parlemen itu perlu suatu inisiatif KPU, bukan diwajibkan parlemen. Namun, parlemen bisa panggil kami untuk mengecek pelaksanaan undang-undang, itu tidak masalah," tutur Hadar.
Lebih lanjut, Hadar mengemukakan soal penataan di sejumlah lembaga pemilu. Menurut dia, KPU memerlukan Sekretariat Jenderal. Namun, kesekretariatan itu berada di bawah kontrol pleno KPU.
Selain itu, Hadar menambahkan, KPU siap merampingkan jumlah komisioner dalam waktu tertentu. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak.
"Bisa saja jumlah komisioner pada masa non electroal circle lebih sedikit, pada saat electroal circle mungkin 1,5 sampai dua tahun bisa lengkap lima sampai tujuh orang," ucap Hadar.
Hadar menuturkan, perlu ada perubahan terkait usia komisioner KPU. Dengan begitu, para komisioner yang terpilih nantinya bisa fokus bekerja terkait urusan pemilu.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyampaikan beberapa keinginan KPU terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang
- Dirut Pertamina Patra Niaga: Tidak Betul Pertamax Itu Produk Oplosan
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- KPK Periksa Dirut PT Alfriz Auliatama Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Hadir RDP di DPR, Pertamina Patra Niaga Singgung Penyaluran RON 90 dan RON 92
- APTISI Ungkap Dugaan Jual Beli Anggaran KIP Kuliah di Parlemen, MKD Siap Tindaklanjuti