Ini Asumsi Makro RAPBN Yang Diputuskan Banggar DPR

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit resmi melaporkan hasil pembahasan RAPBN 2016 dalam rapat paripurna DPR pada Jumat (30/10. Namun, rapat diskors jelang shalat jumat dan dilanjutkan pukul 15.30 WIB.

Dari laporan sementara yang telah disampaikan Supit, diketahui sejumlah indikator penentu pagu anggaran di RAPBN tahun depan, seperti asumsi makro dan target pembangunan sebagaimana diputuskan tingkat I antara DPR, pemerintah dan Bank Indonesia, tadi malam.

"Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, pertumbuhan ekonomi diusulan pemerintah 5,5 persen, dan disepakati 5,3 persen. Inflasi disepakati 4,7 persen (sesuai usulan)," kata Supit saat membacakan laporan Banggar di rapat paripurna.

Indikator lainnya seperti tingkat suku bunga SPN 3 bulan disepakati 5,5 persen, harga minyak/ICP dari usulan USD60/barel disepakati diangka USD50/barel. Lifting minyak sebesar 830 ribu barel/hari, lifting gas bumi 1.155.000 barel/hari dan lifting minyak dan gas bumi 1.985.000 barel/hari.

Untuk targer pembangunan dalam tahun 2016, asumsi pengangguran di sepakati 5,2-5,5 persen, angka kemiskinan 9,0-10, gini rasio (indeks) 0,39 dan indeks pembangunan manusia (dengan perhitungan yang baru) di angka 70,1.

"Perlu kami sampaikan bahwa hasil pembahasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016 di komisi VII dan komisi XI yang menjadi acuan pembahasan di Banggar, mengakibatkan defisit meningkat dari 2,14 persen menjadi 2,46 persen dari PDB," kata politikus Golkar tersebut.

Untuk itu, pemerintah melakukan exercise agar defisit dapat dipertahankan sebesar 2,15 persen dari PDB. Selain melalui upaya meningkatkan potensi pendapatan negara dan efisien belanja subsidi sesuai pembahasan di Banggar, pemerintah melakukan kebijakan penundaan belanja kementerian/lembaga tahun 2016 untuk menurunkan defisit.

Angka-angka inilah yang sore ini akan diputuskan pada pengambilan keputusan tingkat II di paripurna DPR. Sejauh ini, hanya fraksi Gerindra yang menolak RAPBN 2016 karena kukuh menilai pagu yang diusulkan pemerintah tidak realistis, kemudian mengkritisi besarnya alokasi PMN dan kecilnya alokasi dana desa.(fat/jpnn)