Ini Bentuk Diskriminasi terhadap Pekerja!

jpnn.com - JAKARTA - Ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang hanya mewajibkan perusahaan menengah ke atas untuk mengiur dana pensiun, ditolak keras oleh pihak buruh.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, hal tersebut menunjukkan adanya diskriminasi antarkelas pekerja.

Dia mengaku, semua pekerja seharusnya mendapatkan fasilitas secara merata. Apalagi, fasilitas ini diatur sendiri oleh pemerintah Indonesia.
    
"Saya jujur baru tahu kalau ternyata perusahaan kecil tak wajib mendaftarkan pekerjanya ke dana pensiun. Kalau benar seperti, itu berarti peraturan pemerintah ini cacat. Karena ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap pekerja," terangnya.
    
Dengan perkembangan ini, Iwan mengaku terus kukuh untuk mengajukan judicial review terhadap peraturan pemerintah baru tersebut. Hal tersebut bakal dilakukan oleh beberapa serikat pekerja yang tergabung dalam aliasni Gerakan Buruh Indonesia (GBI).

Langkah hukum yang diambil oleh para buruh tersebut diakui terjadi karena banyaknya cacat yang dalam ketentuan terkait fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya, syarat pencarian Jaminan Hari Tua. Meski pemerintah mengaku bakal merevisi aturan tersebut, Iwan mengaku tak puas. Pasalnya, revisi tersebut diakui hanya setengah hati.
    
"Bayangkan, hanya yang terkena PHK yang boleh. Lalu bagaimana yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Apalagi, yang diambil hanya 10 persen," jelasnya.
    
Dia pun menyoroti aturan pengambilan 30 persen JHT untuk pengajuan KPR rumah pertama. Menurut perhitungannya, ketentuan itu hanya berarti pencairan dana senilai Rp 3 juta. Hal itu didapat dari rata-rata hasil JHT dengan upah rata-rata saat ini. "Mau dibuat apa uang itu? Buat DP pasti tidak cukup," terangnya.
    
Karena itu, dia tetap menuntut tiga poin terkait JHT. Pertama, perubahan syarat masa kepesertaan kembali menjadi lima tahun. Kedua, membebaskan pekerja mencairkan dana tersebut meskipun masih aktif bekerja. Ketiga, manfaat bisa langsung diambil seratus persen.
    
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya siap merevisi PP terkait JHT. Dalam perubahan itu, pekerja yang Ter-PHK dan berhenti bekerja untuk bisa mengambil dengan masa kepesertaan lima tahun dan waktu tunggu satu bulan. Dia pun mengaku pekerja yang sudah bekerja sebelum 1 Juli masih mengacu kepada peraturan lama. (bil)