Ini Biaya yang Dikeluarkan Polri untuk Pengamanan Aksi 411, 212 dan 412
jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap biaya pengamanan yang dihabiskan institusinya untuk mengamankan dua aksi massa besar-besaran terkait kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki T Purnama.
Tak tanggung-tanggung, total biaya operasional yang keluar mencapai sekitar Rp 76 miliar.
"Biaya (pengamanan) 411 hampir 33 M. Untuk 212 itu 43 M. Kenapa? Karena melibatkan jumlah personil yang cukup besar," kata Tito saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (5/12).
Besarnya biaya yang dikeluarkan itu habis untuk membiayai akomodasi penarikan pasukan Brimob hampir dari seluruh daerah. Sehingga, total kekuatan pengamanan mencapai 20 ribu lebih personel pada 411.
Sedangkan untuk mengamankan jalannya aksi 212 jumlahnya lebih besar, mendekati 27 ribu personel.
"DPR saja enam ribu lebih. jadi total (biaya) untuk 4 November dan 2 Desember itu bukan hanya 1 hari tapi kan sudah ada pergeseran sebelumnya. 76 M untuk dua demo besar itu," tambahnya.
Bahkan mantan Kepala BNPT itu sempat bercanda dengan membandingkan biaya 411 dan 212, dengan pengamanan acara Kita Indonesia di Bundaran HI kemarin, Minggu (4/12).
"Kalo 412 itu murah meriah pak, pengamanannya hehehe. Polri keluarkan biaya sendiri. Karena cuma beberapa jam saja. Kalau ini (411-212) kan perlu persiapan penempatan pasukan. Kalau tidak salah hampir dua minggu untuk satu kegiatan. Seminggu sebelum dan seminggu setelah hari H kita waspadai," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap biaya pengamanan yang dihabiskan institusinya untuk mengamankan dua aksi massa besar-besaran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemensos Salurkan Bantuan untuk Lansia Terdampak Longsor di Boyolali
- Kick-Off Meeting Program & Anggaran 2025, Dirjen Bina Adwil Minta Jajaran Sukseskan Asta Cita
- Bambang Widjanarko PKPN Singgung soal Evaluasi Kabinet Merah Putih
- Ide Terobosan Seleksi PPPK 2024, Formasi Kosong Dialihkan Saja
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Target Belum Tercapai
- Diskusi dengan Kemenkeu, Kementrans Menjajaki Skema Kerja Sama Badan Usaha