Ini Bukti Kabinet Kerja Jokowi tak Lepas dari Kompromi

jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menegaskan bahwa pengumuman nama-nama kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tak bisa lepas dari kompromi politik. Menurutnya, walau dipoles dengan istilah profesional dan profesional partai politik, tetap saja aroma kompromi politik tak bisa dilepaskan.
Dia mengatakan, hal itu terlihat dari nama-nama orang dekat dan pengurus teras parpol yang diangkat menjadi menteri, terutama dari PDIP sebagai pemilik "saham" terbesar.
Munculnya nama Puan Maharani, Rini Soemarno, Tjahjo Kumolo membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet.
"Terutama nama Puan dan Rini, saya melihat ini digaransi Bu Mega. Kedua memiliki posisi strategis," kata Heri kepada JPNN, Minggu (26/10).
Menurut pengamatan Heri, penunjukkan nama-nama menteri PDIP paling rumit dan paling kuat dorongan ketua umum. "Kalau partai lain itu relatif lebih tenang dan tanpa gejolak," tegasnya.
Ia menyatakan, dari komposisi kabinet masih perlu dipertanyakan komitmen dan kompetensi dari sang menteri. Misalnya penunjukkan Menkumham dari PDIP ini kurang tepat. "Dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," katanya.
Sedangkan Menpan dan Reformasi Birokrasi, kata Heri, semestinya orang yang paling pas mengisinya adalah mantan birokrat atau yang memiliki wawasan akademis di bidang tersebut. Termasuk juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Malah saya berpikir justru bu Siti Nurbaya yang pas di Menpan dan Reformasi Birokrasi," timpal doktor ilmu komunikasi ini.
JAKARTA -- Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menegaskan bahwa pengumuman nama-nama kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla tak bisa
- RUU KUHAP: Penegakan Hukum Seimbang Bila Polisi Urusi Penyidikan, Jaksa di Penuntutan
- Kapan Pendaftaran CPNS 2025 Dibuka? Menteri Rini Menjawab
- Tegas, Pemprov Jateng Minta ASN Tak Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran 2025
- Polemik Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Begini Komentar Pengamat
- Pernyataan Istana soal Pengangkatan CPNS & PPPK 2024, ASN Bisa Berpuluh-puluh Tahun
- BKN Tegaskan Oktober 2025 Hanya untuk PPPK 2024 Tahap 1, Nasib R2-R3 Tak Lulus?