Ini Bukti Kecurangan Pilpres di Papua Versi Tim Prabowo
jpnn.com - JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengungkapkan alasannya menolak hasil Pilpres 2014 yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Antara lain, mengenai kecurangan pemilu di Papua.
"Kasus terbaru kami temukan dalam bentuk kejanggalan yang sangat serius di Papua," kata Penasehat Relawan Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/7).
Kejanggalan di Papua terlihat dari perbandingan antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU dengan jumlah penduduk Biro Pusat Statistik (BPS).
Suryo membeberkan DPT KPU Papua sebanyak 3.028.568 (http://data.kpu.go.id/dptnik.php). Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar 3.091.040 (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu 2013-2014.
Masalahnya, kata dia, data BPS adalah jumlah penduduk total, termasuk bayi dan anak kecil. Sementara, DPT adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Terlihat bahwa angka selisih sangat kecil yaitu hanya dua persen, yaitu sekitar 16.864 orang.
"Apa masuk akal, kalau di Papua, orang yang umurnya di bawah 17 tahun hanya dua persen dari masyarakat?" kata Suryo.
Secara teori, lanjutnya, data DPT itu sekitar 70 persen dari total jumlah penduduk. Ini sesuai dengan struktur demografi masyarakat.
Dengan demikian, secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa. Atau, terjadi penggelembungan sebanyak hampir satu juta suara.
JAKARTA – Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengungkapkan alasannya menolak hasil Pilpres 2014 yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Le Minerale Tanam Ratusan Ribu Pohon yang Tersebar di Berbagai Wilayah Indonesia
- Indonesia Punya 106 Ribu Apoteker, 60 Persennya Terkonsentrasi di Jawa
- Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
- Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
- Said PDIP: Ibu Megawati Memang Tulus Bilang Terima Kasih kepada Prabowo, MPR, dan Rakyat
- Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap