Ini Bukti Wajib Belajar 9 Tahun Berjalan Sukses
jpnn.com - JAKARTA--Survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 menjadi bukti program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun dan ekspansi menuju wajar 12 tahun membuahkan hasil.
Dalam survei itu disebutkan, Indonesia di posisi empat dari 72 negara untuk capaian pendidikan.
Menurut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang (Kapuspendik Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, terjadi peningkatan cakupan sampling peserta didik Indonesia.
Yaitu sebanyak 46 persen pada 2003 menjadi 53 persen tiga tahun berselang. Selanjutnya, angka tersebut naik ke 63,4 persen pada 2012, dan menjadi 68,2 persen pada 2015.
“Peningkatan cakupan sampling ini merupakan bukti capaian wajib belajar sembilan tahun dan ekspansi menuju wajar 12 tahun serta inklusi kepesertaan murid Indonesia dalam pendidikan membuahkan hasil," jelas Nizam, Rabu (7/12).
Berdasarkan waktu pembelajaran sains, seluruh negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan 94 persen murid rata-rata mengikuti satu mata pelajaran sains dalam seminggu. Namun, di Indonesia, sejumlah empat persen murid tercatat sama sekali tidak dituntut untuk mengikuti mata pelajaran sains.
Ketidakharusan untuk mengikuti mata pelajaran sains lebih besar lima persen di sekolah yang kurang beruntung, dibandingkan sekolah yang lebih maju. Sedangkan, sekolah yang maju di Indonesia menawarkan kegiatan kelompok belajar sains lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah yang kurang beruntung.
“Hanya 29 persen murid yang bersekolah di sekolah yang kurang beruntung diberi kesempatan mengikuti kelompok belajar sains. Sementara 75 persen murid di sekolah maju memiliki kesempatan yang lebih banyak,” terangnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 menjadi bukti program wajib belajar (Wajar) sembilan tahun dan ekspansi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Talent DNA Jadi Solusi Identifikasi Bakat Digital Anak
- Mendiktisaintek Sampaikan Program Prioritas 2025, Ada Pembangunan Sekolah Unggul
- Dirjen GTK Berharap Tidak Ada Kesalahpahaman soal Orprof Guru
- Inilah Urgensi Revisi UU Sisdiknas, Ada soal Ranking 60 dari 61 Negara
- Terobosan Kemendikdasmen di 2024: Guru ASN PPPK & PNS Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
- Lewat Kegiatan Ini, Para Mahasiswa Dibekali Wawasan Tentang Kepabeanan dan Cukai