Ini Catatan JK Saat Sidang MKD Berlangsung

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pencatutan namanya dan Presiden Joko Widodo sebagaimana yang terungkap dalam rekaman saat berlangsungnya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diharapkan bisa membersihkan pemburu rente. Karena itu, Wapres JK mengaku "nonton bareng" bersama Presiden Jokowi saat pemutaran rekeman itu dilangsungkan.

"Pemutaran rekaman di sidang MKD kemarin menjadi perhatian Presiden. Bahkan kami menggelar acara 'nonton bareng' sidang MKD melalui televisi yang juga memutar rekaman percakapan antara Novanto, Reza Chalid dengan Maroef Sjamsoeddin," kata JK, saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Gedung Nusantara V, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (3/12).

Bahkan JK mengaku membuat catatan kecil dalam secarik kertas. Setelah mendengarkan rekaman itu Jokowi dan JK sepakat membersihkan praktik pemburu rente. "Tentu Bapak Presiden dan saya setelah mendengarkan semua itu, bertekad untuk membersihkan pemburu rente," ujar JK.

Menurut JK persekongkolan yang terungkap dalam rekaman percakapan tersebut merupakan skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan kata JK, kalau dibayangkan, rekaman itu sebagai keserakahan. Sebab, orang yang disebut berada dalam rekaman itu yakni Novanto dan Reza Chalid bukan orang miskin. “Mereka itu bisa makan lebih dari 4 kali sehari. Tapi karena keserakahan, maka persekongkolan itu terjadi," kata JK.

Menurut JK, dalam skandal Freeport yang menurut rekaman tersebut melibatkan Presiden dan Wapres ini menjadi ujian Bangsa Indonesia. "Ini terjadi di lingkungan terhormat DPR RI, sehingga sistem harus diperbaiki. Yaitu, sistem keterbukaan mudah diucapkan, tapi harus kita terapkan. Harus dicontohkan dari atas, gaya hidup harus diperbaiki dengan ketegasan semua pihak," pintanya.

Dengan demikian kata JK, melalui forum KNPK ini, diharapkan pemberantasan korupsi akan bisa semakin diperkuat. Mengingat, korupsi sudah terjadi di seluruh sektor mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Usaha kita lebih 13 tahun, dari menangkap dan menghukum sangat luar biasa. Tak ada negara lain seperti ini, 9 menteri masuk penjara, 19 gubernur masuk penjara, 2 Gubernur BI. 44 anggota DPR masuk penjara dan seterusnya. Tapi korupsi tak kunjung reda," pungkasnya.(fas/jpnn)