Ini Daerah yang Perdanya Paling Banyak Dibatalkan

Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini mengakui, pihaknya sangat berhati-hati dalam menghapus perda bermasalah. Karena tidak ingin tindakan yang diambil justru menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Misalnya terkait perda-perda yang dinilai mengandung unsur diskriminatif, pemerintah pusat terlebih dahulu melihat kultur daerah dan kearifan lokal yang ada.

“Perda semacam ini juga dibuat karena adanya desakan dari elemen masyarakat di daerah. Jadi harus hati-hati untuk melihat masalah dalam perda ini,” ujar Sumarsono.(gir/jpnn)