Ini Empat Kepentingan yang Membelit Presiden Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengungkapkan Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas agar tidak terulang kasus cicak vs buaya yang mengganggu penegakan hukum di tanah air. Meski saat ini, menurut Bibit, presiden masih terbelit dengan empat kepentingan yang membebaninya.
"Salah satunya kepentingan pendukungnya. Pendukungnya sudah terbukti di KPK, ramai-ramai cari Pak Jokowi ke mana, presiden kita kemana. Jokowi dituntut oleh pendukung-pendukungnya untuk menegakkan aturan hukum," ujar Bibit di Jakarta, Sabtu, (24/1).
Selain harus mengedepankan keinginan dan kepentingan masyarakat, kata Bibit, presiden juga terbebani dengan kepentingan partai pengusungnya, yaitu PDI Perjuangan. Dalam hal ini, Bibit tidak merinci hal apa saja dari kepentingan partai yang membuat presiden susah bergerak.
Berikutnya, kata dia, kepentingan dari Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Menurutnya, bukan hanya presiden saat ini yang punya kepentingan. Wapres pun, kata dia, ingin didengarkan presiden.
"Saya enggak tahu kalau wapres apa kepentingannya. Tapi kepentingan seorang wakil kan juga ada," sambung Bibit sambil tertawa tanpa merincinya.
Selain itu, kata dia, juga ada kepentingan dari koalisi dan lawan-lawan politik Jokowi. Menurutnya, itu termasuk kepentingan yang tidak mudah karena jika tidak dikendalikan oleh presiden akan berdampak buruk.
Lagi-lagi Bibit tidak merinci mengenai hal itu. Namun, ia mengingatkan presiden harus segera mengambil langkah jika tidak ingin terjadi konflik.
" Ini seperti batu karang, mengandung friksi. Nah ini sekarang tugas Jokowi, agar jangan sampai friksi itu jadi konflik," tandas Bibit. (flo/jpnn)
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengungkapkan Presiden Joko Widodo harus bersikap tegas agar tidak terulang kasus cicak vs buaya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sesuai Perintah KUHAP, Polda Metro Wajib Hentikan Kasus Firli
- Peserta TMS Kelulusan PPPK Tahap 1 Bisa Ikut Seleksi Kedua? Cermati Penjelasan BKN
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan
- PPKGBK Buka Suara soal Penutupan Akses Masuk ke Gedung JCC, Simak
- Aipda Robig Belum Menyerahkan Memori Banding, Begini Penjelasan Polda Jateng
- Eks Sukarelawan Sebut Jokowi Layak Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP