Ini Enam Menteri Jokowi yang Dilaporkan ke KPK

jpnn.com - JAKARTA – Baru saja menduduki posisi menteri, namun enam menteri Jokowi sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dilaporkan oleh Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Bersih. Alasan pelaporan karena mereka dianggap terindikasi kasus hukum.

Karyono Wibowo, peneliti dari Indonesia Public Institute (IPI) mengatakan, laporan itu bukan hanya sekedar fitnah. Data dikumpulkan dari beberapa kasus yang melibatkan penegak hukum seperti KPK.

"Data yang dilacak teman-teman. Mereka bermasalah seperti karena pernah diperiksa KPK atau punya masalah hukum," jelasnya.

Mereka yang dilaporkan yaitu Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Memang, sejak dilantiknya nama-nama pengisi Kabinet Kerja ada saja yang memberikan kritikan. Untuk Rini misalnya, dia pernah diperiksa KPK terkait penyelidikan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lantas, Sofyan Djalil yang juga diperiksa KPK atas kasus Bank Century.

Arief juga pernah menjadi saksi di kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Sudirman Said dianggap tidak independen karena dituduh dekat dengan mafia migas. Sedangkan Amran Sulaiman melalui perusahaannya disebut melakukan aktivitas pertambangan atau perkebunan yang merusak lingkungan di Sulawesi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan, laporan itu merupakan tindak lanjut dari sikap KPK sendiri yang memberi catatan menteri dengan warna merah maupun kuning. Lantaran hingga kini lembaga antirasuah tidak juga membuka data yang diberi catatan, mereka melakukan inisiatif.

"Ini semacam pertanggungjawaban KPK karena sebelumnya menyebutkan ada nama-nama yang ditandai dengan tanda merah, atau tanda kuning. Tetapi, sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya. Apakah mereka terpilih menjadi anggota kabinet atau tidak,’’ terangnya.