Ini Fakta, Ternyata di Lombok Banyak Permukiman Kumuh, Duh

jpnn.com, MATARAM - Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Nusa Tenggara Barat menargetkan seluruh permukiman kumuh bisa diubah secara bertahap menjadi layak huni.

Kepala Dinas Perkim NTB Jamaluddin mengatakan, luas areal permukiman kumuh di provinsi itu mencapai 250 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Lombok.

"Direncanakan, dari 250 hektare tersebut akan dituntaskan mencapai 50 hektare. Jadi areal 50 hektare yang kami selesaikan itu menjadi target yang dicanangkan untuk bisa dituntaskan 2021. Ini yang kami fokuskan untuk bisa dikerjakan," ujarnya, Jumat.

Dia menjelaskan, luasan areal pemukiman kumuh yang mencapai 250 hektare itu merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat.

Dari ratusan areal permukiman kumuh yang ada di NTB. Pihaknya menargetkan ada sekitar 5.000 rumah layak huni yang akan dipugar melalui dana yang bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten dan kota.

Hanya saja, lantaran ada recofusing maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan pemerintah rovinsi, APBD Kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.

"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak COVID-19, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata," tegas Jamaluddin.

Mantan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai pihaknya dengan menggaet pihak swasta.