Ini Indikasi Buruknya Program JKN Pemerintahan Jokowi?

"Ini sudah mengganggu pelayanan JKN untuk warga, sebab harus repot mencari rujukan RS lainnya," ucap Hery Susanto.

Ia menilai Pemerintahan Jokowi tidak mampu menjalankan program dan sinkronisasi antarpemangku kebijakan dalam mengelola JKN.

“Mengurus akreditasi RS kan tidak sederhana dan murah, birokrasi yang ribet, sarat biaya tinggi belum lagi gagal bayarnya hutang BPJS ke RS itu, ini makin mempersulit implementasi kerja sama JKN bagi RS dan tentu efek akhirnya ke pelayanan kesehatan warga," kata Hery Susanto.

Kornas MP BPJS menegaskan bahwa pemutusan kerjasama RS mitra BPJS Kesehatan tersebut, menggambarkan kebijakan yang tidak sinkron antara Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan.

"Akreditasi RS itu harusnya jelas capaian target penyelesaiannya, sebab Permenkes No 71 Tahun 2013 sudah lama diterbitkan, masalahnya ini sudah diakhir periode pemerintahan Jokowi kok masih menyisakan 616 RS yang tidak terakreditasi,” pungkasnya.(jpnn)