Ini Jawaban Menkum HAM Soal Tuntutan PP 99 dari Napi

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi untuk napi kasus korupsi, narkoba dan terorisme itu dianggap tak adil oleh narapidana. Terutama oleh narapidana di Lapas Klas I Tanjung Gusta berlaku rusuh dan meminta aturan itu dicabut.

"Saya menganggap tuntutan itu tidak hanya mewakili warga binaan di Tanjung Gusta, tapi di seluruh pelosok tanah air," kata Amir di Jakarta Pusat, Sabtu, (13/7).

Meski mendengar keluhan itu, Amir menyatakan pihaknya berharap para napi memahami bahwa aturan itu dikeluarkan pemerintah bukan tanpa alasan. Ia menyebut PP 99 lahir karena kekecewaan masyarakat terhadap hukuman untuk terdakwa tiga kasus itu.

"Saat itu ada kemarahan publik yang tinggi, kekecewaan publik atas hukuman yang dijatuhi pada pelaku tindak pidana yang bersifat extraordinary khususnya koruptor dan bandar narkoba. Itulah mengapa ada PP 99," paparnya.