Ini Jumlah Kapal Patroli yang Dibutuhkan untuk Berantas Illegal Fishing
jpnn.com - JAKARTA - Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi, Anggawira menyoroti jumlah kapal patroli perikanan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, saat ini jumlah kapal patroli perikanan masih sangat minim. Karena itu, dia meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti menambahnya.
"Sebagai negara maritim, kapal patroli perikanan Indonesia terlalu minim. Ketersediaan kapal patroli perikanan kita masih kurang, dalam program penyediaan kapal oleh kementerian perikanan harus diperhatikan juga terkait pertambahan kapal patroli pengawasan," ujar Anggawira di Jakarta, Jumat (8/10).
Setidaknya, kata Anggawira, dibutuhkan kurang lebih 200 kapal patroli jika ingin illegal fishing benar-benar hilang.
Sekretaris Jendral Dewan Tani Indonesia ini menambahkan, meski mahal, harga kapal tidak sebanding dengan kerugian negara akibat pencurian ikan dan kerugian kebocoran BBM bersubsidi.
"Kita harus mikir panjang, jangan karena mau hemat, kita rugi yang lebih besar lagi. Kebutuhan unit kapal patroli Rp 4-5 triliun. Pilih kapal atau negara rugi gara-gara BBM subsidi dan illegal fishing Rp 30 triliun," ulasnya.
HIPMI juga akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo supaya menambah kapal-kapal patroli untuk Kementerian Kelautan, Perhubungan dan TNI-AL serta pesawat patroli udara. "Percuma kapal nelayan kita sediakan jika kapal patroli jumlahnya kurang," keluhnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi, Anggawira menyoroti jumlah kapal patroli perikanan yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, saat ini jumlah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menteri Karding Tugaskan Anak Buah Bantu Mila Dapatkan Ijazah Ditahan Penyalur PMI
- Dirjen Bina Pemdes Membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa di Papua, Dorong Pelayanan Meningkat
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan