Ini Kabar Buruk bagi Honorer K2 dan PTT
jpnn.com, JAKARTA - Kabar buruk bagi honorer kategori dua (K2) dan pegawai tidak tetap (PTT). Jadwal pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diagendakan Senin, 5 Juni tiba-tiba hilang dari daftar agenda rapat Baleg.
Agendanya justru diganti dengan pembahasan Revisi UU Migas. Hilangnya jadwal pembahasan Revisi UU ASN ini diketahui setelah Baleg menerima undangan rapat dari Setjen untuk Senin (5/6).
"Saya kaget begitu baca jadwal Baleg malah pembahasan UU Migas, bukan UU ASN," kata Kapoksi Baleg DPR RI Bambang Riyanto kepada JPNN, Sabtu (3/6).
Dia menegaskan, akan mencari tahu kenapa sampai jadwal pembahasan tersebut menguap. Apakah karena pemerintah tidak menyetujui UU ASN direvisi atau kah ada unsur politik lainnya.
Perubahan jadwal di Baleg, menurut politikus Gerindra memang sudah biasa terjadi. Namun, yang membuat dia heran, pembahasannya diganti dengan UU Migas.
"UU Migas itu memang masuk prolegnas, tapi masih lebih penting UU ASN. Apalagi revisi UU ASN sudah keluar Surpresnya," ujarnya.
Bambang mengaku, sebelum keluar jadwal 5 Juni revisi UU ASN, sudah melakukan lobi-lobi hingga ke pimpinan. Alhasil keluarlah jadwal pembahasan revisi UU ASN.
"Begini ini kalau tidak dikawal terus, tahu-tahunya menguap saja jadwalnya. Saya jadi mempertanyakan komitmen anggota Baleg seperti apa. Kenapa tidak menjaga jadwal yang sudah ditetapkan itu dan sekarang hilang," terangnya.
Kabar buruk bagi honorer kategori dua (K2) dan pegawai tidak tetap (PTT). Jadwal pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah diagendakan
- Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Bagi Honorer TMS Sudah Dibuka, Cukup Unggah 2 Dokumen
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024