Ini Kalimat Pedas Anggota DPR Tolak Yuddy Atur Undangan Kawinan

jpnn.com - JAKARTA--Langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi membatasi jumlah undangan pernikahan dari kalangan PNS dinilai kebablasan. Pasalnya, kebijakan itu sudah melanggar hak privasi.
"Pak Menteri jangan usik-usik itu. Membatasi undangan pernikahan bukan ranah Pak Menteri," kata Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, di Senayan, Rabu (21/1).
Dia menyatakan, pembatasan undangan pernikahan akan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, PNS yang punya keluarga banyak akan menerima protes kerabatnya lantaran tidak diundang.
"Namanya pernikahan, keluarga dan kerabat pasti ingin hadir. Kalau tidak diundang dipikir sombong. Yang penting PNS-nya tidak menggunakan uang negara, itu sah-sah saja," cetusnya.
Kritikan juga diungkapkan politisi PKS, Demokrat, dan Golkar. Mereka malah mempertanyakan apakah kebijakan itu atas koordinasi dengan Presiden Jokowi atau tidak.
"Kalau kebijakan ini tidak ditinjau lagi, bisa jadi PNS-nya gelar acara tiga hari. Hari pertama undang 400, kedua 400, ketiga 400," ledek seorang anggota dewan. (esy/jpnn)
JAKARTA--Langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi membatasi jumlah undangan pernikahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Panggil Komut Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam Kasus Korupsi PGN
- Kunjungi Booth MPR di Pameran Kampung Hukum, Ini Kata Ketua Mahkamah Agung
- Wali Kota Semarang Ita dan Suami Datangi KPK, Bakal Ditahan?
- Panglima TNI Bangga Sambut Prajuritnya Seusai Bertugas Dalam Misi PBB di Lebanon
- Lawan Judol dan Pinjol Ilegal, Ibas: Ciptakan Ruang Digital yang Lebih Aman & Produktif
- Iftitah Paparkan 5 Program Unggulan Kementrans saat Ratas dengan Presiden Prabowo