Ini Kata Demokrat soal Wacana Masa Jabatan Presiden Satu Periode

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden memungkinkan saja diubah bila itu menjadi keputusan politik.

Demikian disampaikan Herman saat dimintai tanggapan terkait wacana yang dilontarkan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandi, agar masa jabatan presiden diubah jadi satu periode dengan periodenisasi 7 tahun.

"Terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945, dan memungkinkan saja kalau mau diubah periodesasinya, tergantung keputusan politik dan konsesus negeri ini, tentu dengan mengikuti tata peraturan dalam perubahannya," ucap Herman, Senin (29/4).

Namun, politikus Partai Demokrat ini menilai bahwa dua periodenisasi yang sekarang berjalan sudah ideal dan hampir sama dengan masa kepemimpinan pemerintah di negara-negara demokrasi lainya.

Hal ini itu menurutnya dimaksudkan agar kepemimpinan negara/pemerintah dapat mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang terimplementasi dalam pembangunan negara.

"Tentu dengan syarat proses demokrasi dijalankan dengan baik dan benar, dan sebagai negara demokrasi dapat menjalankannya dengan damai, jujur, adil, dan legitimate," tandas Herman. (fat/jpnn)