Ini Kata Ketua MPR soal Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait pose satu jari saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali.
Nah, informasi itu sudah sampai ke telinga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Dia pun mengingatkan bahwa di tahun politik ini semua harus hati-hati karena tensinya naik.
“Ya memang di tahun politik ini tensinya naik. Mestinya itu tidak apa-apa, tapi jadi apa-apa. Ya tentu maksud saya, para menteri, para pejabat partai politik kandidat memang harus ekstra hati-hati,” kata Zulkifli di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).
Dia mengingatkan bahwa kampanye itu hanya enam bulan dalam lima tahun. Artinya, empat tahun dan enam bulan tidak ada kampanye. Menurut dia, hal yang tadinya biasa, sekarang bisa menjadi tidak biasa. Yang boleh menjadi tidak boleh.
“Misalnya, Bu Sri Mulyani dan Pak Luhut, dulu bercanda begitu biasa, tapi itu jadi (dugaan) pelanggaran. Harus hati-hati,” ungkap Zulkifli.
Ketua umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, ketika ada salah sedikit tidak mesti harus dihukum karena kadang ada yang disengaja dan tidak.
“Kalau ada yang keceplosan karena tidak sadar, apa itu harus dihukum? Kalau begitu bisa kena hukum semua. Dipilah-pilah mana pelanggaran yang sengaja, mana yang memang karena tidak biasa,” tambah Zulkifli. (boy/jpnn)
Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani jadi sorotan gara-gara pose satu jari saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali.
Redaktur & Reporter : Boy
- Soal Makan Bergizi Gratis Belum Berjalan dengan Baik, Zulhas Beri Alasan Begini
- PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Ini Penegasan Sri Mulyani
- Mendes Yandri Optimistis Target Ketahanan Pangan Tercapai Berkat Dukungan Stakeholder
- HPP Gabah dan Jagung Naik, Saleh: Ini Bukti Kecintaan Prabowo kepada Petani
- Kabar Gembira untuk Petani, Prabowo Naikkan Harga Gabah dan Jagung
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku